RSS

Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia

20 Sep

MENUJU  PENYATUAN KALENDER ISLAM DI INDONESIA

(Dimuat Republika 14 September 2006)

T. Djamaluddin

Peneliti Utama
Astronomi dan Astrofisika, LAPAN Bandung

            Alhamdulillah,
awal tahun baru hijriyyah 1427 lalu kembali diisi dengan tekad bersama dua
ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, untuk
bersama-sama membentuk gerakan nasional membangkitkan moral bangsa setelah
sebelumnya bersama-sama mengadakan kampanye antikorupsi.  Seolah untuk mengukuhkan keakrabannya, bulan
lalu pimpinan kedua ormas tersebut terpilih menjadi pimpinan World Conference on Religion for Peace (WCRP). Alangkah indahnya kalau
kebersamaan semacam itu, antara NU dan Muhammadiyah serta ormas-ormas iSlam
lainnya, juga untuk membangun kesadaran bersama untuk mempersatukan bangsa yang
mayoritas beragama Islam, khususnya dalam merayakan dua hari raya, Idul Fitri
dan Idul Adha. Datangnya Ramadhan yang diakhiri dengan Idul Fitri, kembali
membangkitkan semangat untuk mencari solusi penyatuan kalender Islam.

Ada persoalan
krusial yang harus dipecahkan. NU dan Muhammadiyah berperan besar memberikan
solusi bersama. Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah antara metode rukyat
(pengamatan) oleh NU dan hisab (perhitungan) oleh Muhammadiyah, secara
astronomis mudah dipersatukan, asal ada kerelaan keduanya untuk maju menuju
satu titik temu. Kedua metode harus menggunakan kriteria yang sama. Kriteria
hisab rukyat bukanlah masalah dalil fiqih yang sekian lama menjadikan NU dan
Muhammadiyah seolah tidak dapat dipersatukan. Kriteria hisab rukyat adalah
hasil penggalian bersama antara metode hisab dan rukyat untuk mendapatkan
interpretasi astronomis atas dalil fiqih yang digunakan.

Perbedaan
kriteria penentuan awal bulan yang belum bisa dipersatukan, membuka peluang
terjadinya perbedaan Idul Fitri 1427 di Indonesia. Maklumat Pimpinan Pusat
Muhammdiyah 7 September 2006 menetapkan Idul Fitri jatuh pada 23 Oktober 2006
berdasarkan kriteria wujudul hilal (wujudnya hilal, bulan sabit pertama) dengan
prinsip wilayatul hukmi (Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah hukum). Dengan
prinsip wilyatul hukmi, wujudnya hilal di sebagian wilayah Indinesia dijadikan
dasar penetapan awal bulan untuk seluruh Indonesia. Tetapi PP Muhammadiyah juga
menyatakan menghargai warga Muhammadiyah di wilayah yang hilalnya belum wujud
untuk beridul fitri 23 Oktober atau 24 Oktober 2006 tergantung keyakinannya.

Sementara itu PP
Persatuan Islam (Persis) yang sama dengan Muhammadiyah menganut metode hisab
(perhitungan astronomi) menetapkan Idul Fitri 1427 jatuh pada 24 Oktober 2006.
Persis menggunakan kriteria wujudul hilal di seluruh Indonesia. PB NU belum
menetapkan Idul Fitri, menunggu hasil rukyat (pengamatan) hilal pada 29
Ramadhan 1427. Namun karena kriteria hisabnya yang umumnya menggunakan
ketinggian minimal 2 derajat, dapat diprakirakan kemungkinan Idul Fitri
berdasarkan rukyat jatuh pada 24 Oktober 2006.

Tulisan ini
ingin mengajak semua pihak untuk terbuka mengkajiulang kriteria penentuan
kalender Islam agar hari raya dapat bersatu. Mari kita masuk pada fase tiga,
setelah fase pertentangan dan fase toleransi kita alami, kita menuju fase
pencarian titik temu. Masalah utama bukan pada perbedaan antara hisab dan
rukyat, tetapi pada perbedaan kriteria awal bulan yang digunakan. Hisab dan
rukyat bisa bersatu kalau kriterianya sama. Bila beberapa tahun lalu tidak
terjadi perbedaan, bukan berarti telah ada kesepakatan, tetapi lebih disebabkan
oleh posisi bulan dan matahari yang memungkinkan semua kriteria yang digunakan
di Indonesia menghasilkan kesimpulan yang sama.

Bagi sebagian
orang yang tidak faham hisab-rukyat, kriteria wujudul hilal, atau ketinggian
bulan 2 derajat, atau kriteria lainnya kadang dianggap sama kedudukannya dengan
dalil-dalil fiqih dari ayat Al-Quran dan hadits yang jadi landasannya. Sehingga
tidak jarang yang menganggapnya sebagai interpretasi final atas dalil Quran dan
hadits. Padahal sesungguhnya kriteria semacam itu hanya hasil ijtihad yang bisa
berubah, dengan mempertimbangkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan ummat.

Adakah upaya
penyelesaian masalah perbedaan yang telah berlangsung lama ini? Alhamdulillah,
upaya itu sudah ada dan kita berharap nantinya menghasilkan kriteria penentuan
awal bulan yang disepakati oleh semua pihak, khususnya di Indonesia. Upaya
mutakhir adalah lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2/2004 tentang
wajibnya ummat Islam mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal
Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pada fatwa tersebut juga ada rekomendasi
untuk mengupayakan kriteria penentuan awal bulan yang disepakati dan menjadi acuan
bersama. Secara tidak langsung fatwa tersebut juga didukung dengan hasil
Kongres Ummat Islam Indonesia 2005 yang menyatakan agar MUI menjadi payung
pemersatu ummat.

Upaya tersebut
kemudian dilanjutkan dengan pertemuan wakil-wakil ormas Islam dan para pakar
hisab-rukyat yang difasilitasi Departeman Agama pada Desember 2005 lalu yang
merumuskan beberapa opsi kriteria penentuan awal bulan Islam. Opsi kriteria
tersebut harus dikaji di tingkat ormas untuk kemudian dibahas dan dipilih satu
kriteria bersama dalam forum pertemuan yang lebih besar. Perumusan opsi
kriteria tersebut merupakan hal penting menuju penyatuan kalender Islam di
Indonesia, karena upaya serupa pada tahun 1990-an gagal meyakinkan semua ormas
Islam untuk menjadikan kriteria MABIMS (kesepakatan Menteri-menteri Agama
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sebagai kriteria yang
digunakan dalam pembuatan kalender hijriyah di Indonesia. Saat ini kriteria
MABIMS hanya digunakan pada pembuatan Takwim Standar Departemen Agama yang menjadi
rujukan hari-hari besar Islam di Indonesia.

Kita harus akui,
peranan ormas-ormas Islam (khususnya dua ormas besar NU dan Muhammadiyah) masih
dominan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hasil
keputusan pemerintah dalam sidang itsbat (sidang penetapan) awal Ramadhan atau
Idul Fitri yang dipimpin Menteri Agama dan dihadiri para wakil ormas Islam dan
para pakar hisab rukyat biasanya tidak berpengaruh pada keputusan yang
ditetapkan oleh pimpinan masing-masing ormas Islam tersebut. Kalau kriteria
baru penentuan awal bulan, sebut saja Kriteria Hisab Rukyat Indonesia, dapat
disepakati dan dapat menggantikan kriteria yang saat ini beragam yang digunakan
oleh masing-masing ormas Islam, insya Allah kesatuan penentuan hari raya dapat
tercapai. Setidaknya, semua kelender hijriyah yang diterbitkan berbagai Ormas
Islam akan sama dengan Taqwin Standar yang menjadi rujukan pemerintah. Memang,
kemungkinan terjadinya masalah perbedaan masih mungkin terjadi di luar masalah
hisab rukyat, misalnya karena keyakinan mengikuti keputusan Arab Saudi dalam
hal penentuan Idul Adha.

 

MAJU SELANGKAH

            Tahun
1990-an pernah diusulkan kriteria MABIMS menjadi acuan bersama kriteria
penentuan kalender Islam di Indonesia dan juga di Brunei Darussalam, Malaysia,
dan Singapura. Kriteria itu menyatakan awal bulan ditentukan bila tinggi bulan
lebih dari 2 derajat, jarak sudut 
bulan-matahari lebih 3 derajat, dan umur bulan sejak ijtimak (bulan dan
matahari segaris bujur) lebih dari 8 jam, walau dalam prakteknya kriteria tinggi
dan umur bulan yang lebih banyak dipakai. Beberapa ormas Islam menerima
kriteria tersebut, tetapi ada juga yang tidak menerimanya. NU menggunakan
kriteria tinggi bulan minimal 2 derajat, sementara Muhammadiyah tetap
menggunakan kriteria wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal menyatakan awal
bulan ditentukan bila bulan telah wujud di atas ufuk atau tinggi bulan positif
yang ditandai dengan bulan terbenam setelah matahari terbenam.

            Perbedaan
tinggi bulan minimal antara 2 derajat oleh NU dan 0 derajat oleh Muhammadiyah
sering menimbulkan perbedaan kesimpulan awal bulan yang berdampak pada
perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Muhammadiyah juga
menggunakan prinsip wilayatul hukmi pada kriteria wujudul hilal, yaitu bila
hilal telah wujud di sebagian wilayah Indonesia maka hal itu dianggap berlaku
di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini berpotensi menambah besar perbedaan
hasil penentuan awal bulan. Masalah perbedaan juga sering diperparah dengan
hasil rukyatul hilal yang kontroversial oleh beberapa kalangan NU. Hasil rukyat
tersebut menjadi kontroversial karena secara hisab bulan terlalu rendah
sehingga tidak mungkin terlihat atau bahkan karena bulan sebenarnya telah
terbenam saat maghrib atau ketinggian bulan negatif.

            Pada
Seminar Nasional Hisab Rukyat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama dan
Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, di Jakarta pada 20 – 22 Mei 2003 dan
dihadiri oleh perwakilan ormas-ormas Islam dan para pakar hisab rukyat telah
dicapai konvergensi pemikiran untuk mendapatkan titik temu. Titik temu tersebut
nantinya berupa kriteria baru sehingga masing-masing pihak maju selangkah,
bukan mengambil salah satu kriteria yang telah ada. Sayangnya titik temu
kriteria tersebut belum dirumuskan, walau telah ada usulan yang ditawarkan.

Tindak lanjut
terpenting dalam upaya mencari titik temu adalah keluarnya fatwa MUI Nomor
2/2004 hasil rumusan pertemuan para ulama pada Desember 2003. Fatwa tersebut
juga merekomendasikan adanya upaya penyatuan kriteria sebagai pedoman bagi
semua pihak. Alhamdulillah, rekomendasi tersebut akhirnya terlaksana dengan
Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah yang difasilitasi Departemen
Agama pada Desember 2005. Sebuah langkah maju.

Walaupun belum
diputuskan satu kriteria hisab rukyat yang akan menjadi titik temu penyatuan
kalender Islam di Indonesia, setidaknya para peserta dari perwakilan ormas
Islam dan pakar hisab rukyat berhasil merumuskan tiga opsi kriteria yang akan
dikaji lagi baik dalam pertemuan di tingkat ormas Islam maupun pertemuan besar
ormas Islam dan pakar hisab rukyat untuk menentukan satu kriteria hisab rukyat
yang disepakati. Setidaknya dalam pertemuan besar tersebut, setiap ormas
diwakili beberapa orang pimpinan yang punya otoritas untuk memutuskan atau
punya peran besar dalam mengarahkan kebijakan ormas. Diharapkan, dengan
berpartisipinya para pimpinan ormas Islam, hasil pertemuan tersebut dapat
disosialisasikan secara lebih cepat ke tingkat bawah, tidak sekadar menjadi
catatan pribadi wakil ormas.

 

OPSI KRITERIA

Di kalangan ahli
hisab rukyat di Indonesia ada pemikiran untuk mengkaji ulang semua kriteria
yang selama ini digunakan, terutama yang digunakan oleh ormas-ormas besar yang
berpengaruh luas di masyarakat. Kita patut bersyukur dengan adanya keterbukaan
ormas-ormas Islam (setidaknya yang diungkapkan oleh para wakil mereka dalam
pertemuan hisab rukyat) untuk mengkaji ulang kriteria mereka berdasarkan ilmu
pengetahuan, khususnya astronomi. Hal itu merupakan langkah maju untuk mencari
kebenaran objektif yang tidak terbelenggu sikap taklid sebagian kalangan yang
sekadar mengikut pendapat para ulama pendahulu secara buta. Harus diakui bahwa
sikap taklid bisa mengunci mati pintu menuju titik temu. Dengan sikap taklid,
masing-masing pihak merasa pendapat yang diikutinya selama ini telah mutlak
benarnya, kadang diperparah dengan sikap bangga diri dengan merendahkan
pendapat pihak lain.

Padahal di
kalangan ahli hisab rukyat yang memahami perkembangan ilmu astronomi ada
kesadaran bahwa kriteria tersebut bersifat ijtihadiyah yang mungkin berubah
dengan penemuan-penemuan baru. Dalam ilmu pengetahuan, seperti juga dalam
konsep ijtihadiyah dalam fiqih, tidak ada pendapat yang dianggap benar secara
mutlak. Karena bisa jadi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia,
pendapat yang semula dianggap benar tidak lagi tepat untuk zaman sekarang.
Perlu ada pembaruan. Harus ada upaya semua pihak untuk mengkaji ulang kriteria
masing-masing menuju titik temu kriteria yang disepakati bersama.

Alhamdulillah,
dalam musyawarah para ahli hisab rukyat dari berbagai ormas Islam dan instansi
terkait pada Desember 2005 lalu telah ada langkah maju menuju titik temu
kriteria. Langkah maju yang telah tercapai adalah dirumuskannya tiga opsi
kriteria yang perlu dikaji oleh semua pihak. Bila tercapai kriteria bersama
yang disepakati, kriteria tersebut akan mengakhiri dikhotomi hisab dan rukyat.
Kriteria hisab rukyat tersebut harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang
terbuka untuk dikaji ulang secara berkala berdasarkan data-data rukyatul hilal
terbaru.

Opsi pertama
adalah tawaran kriteria hasil penelitian di LAPAN (kadang disebut sebagai
kriteria LAPAN). Kriteria hisab rukyat ini didasarkan pada hasil analisis
ilmiah astronomis atas data rukyat Indonesia 
yang mendekati kriteria astronomi internasional, yaitu umur hilal
minimum 8 jam dan tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan – matahari
di suatu wilayah Indonesia. Bila beda azimutnya nol (bulan tepat berada di atas
matahari saat terbenam), maka tinggi bulan minimum 8,3 derajat. Sedangkan bila
beda azimut bulan matahari 6 derajat, tinggi bulan minimumnya 2,3 derajat.
Kriteria ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan kriteria astronomi
internasional, tetapi mempunyai landasan ilmiah dan dapat diterapkan dengan
sistem hisab lama.

            Opsi
kedua adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik
kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul
Adha, bila dibandingkan dengan kriteria yang berlaku saat ini. Kriteria awal
bulan adalah posisi bulan telah berada di atas ufuk pada saat maghrib di
seluruh Indonesia. Kriteria ini paling sederhana sehingga sistem hisab lama pun
bisa menerapkannya, tetapi tidak mempunyai landasan astronomis yang kuat dan
sulit dikembangkan untuk tingkat regional dalam forum MABIMS.

            Opsi
ketiga adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada fraksi luas sabit
bulan yang bisa diamati, F(%) = luas sabit/luas bundaran bulan x 100%. Kriteria
ini merupakan salah satu kriteria astronomis yang memungkinkan terlihatnya hilal.
Kriteria awal bulan bila fraksi luas sabit bulan lebih dari 1%. Kriteria ini
mempunyai landasan astronomis yang kuat, tetapi rumit dilakukan dengan sistem
hisab lama, sehingga banyak ahli hisab yang mungkin tidak bisa menerapkannya.

            Ketiga
opsi tersebut semestinya dikaji di masing-masing ormas Islam, mana yang dapat
diusulkan untuk menjadi kriteria bersama yang disepakati untuk menggantikan
kriteria ormas yang berbeda-beda. Pilihan masing-masing sebaiknya tidak
tunggal, tetapi ada alternatif lain di antara ketiga opsi tersebut untuk lebih
memudahkan menuju titik temu. Pilihan tersebut akan dibawa dalam pertemuan
nasional yang lebih besar untuk mencari kriteria bersama yang disepakati
sebagai kriteria hisab rukyat Indonesia. Insya Allah, dengan kriteria hisab
rukyat Indonesia yang disepakati, semua kalender Islam, termasuk taqwim standar
dan kalender yang diterbitkan masing-masing ormas Islam, dapat seragam.
Alangkah baiknya bila kemudian Kriteria Hisab Rukyat Indonesia tersebut dapat
segera diimplementasikan sehingga Idul Fitri 1428/2007 tahun depan (dengan
kondisi bulan matahari yang mirip tahun ini) tidak terjadi lagi perbedaan.

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 20, 2006 in Hisab-Rukyat

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: