RSS

Penyatuan Hari Raya Islam di Indonesia

22 Jun

Penyatuan Hari Raya Islam di Indonesia

KONSEPSI PENYATUAN KRITERIA HISAB – RUKYAT DI INDONESIA

Dasar Pemikiran

1.
Perbedaan penentuan hari-hari besar Islam, khususnya Idul
Fitri dan Idul Adha, selalu menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Alhamdulillah, sikap saling menghargai antarsesama ummat Islam dapat terwujud
sampai saat ini. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya terus berlangsung,
kalau ada upaya untuk mendapatkan titik temu di antara metode yang
berbeda-beda.

2.
Pada Seminar Nasional Hisab Rukyat yang diselenggarakan oleh
Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, di Jakarta pada
20 – 22 Mei 2003 dan dihadiri oleh perwakilan Ormas-ormas Islam dan para pakar
astronomi telah dicapai konvergensi pemikiran untuk mendapatkan titik temu.
Kegiatan tersebut berlanjut dengan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat yang
diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI,
di Bogor pada 26 – 28 Mei 2003 yang dihadiri oleh para ahli hisab rukyat dan
pakar astronomi yang membahas aspek teknis hisab rukyat. Kemudian sosialisasi
akan dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah dan berbagai Ormas
Islam. Tindak lanjut terpenting adalah keluarnya fatwa MUI 2004 tentang
wajibnya ummat Islam mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal Ramadhan,
Idul Fitri, dan Idul Adha serta merekomendasikan upaya penyatuan kriteria
sebagai pedoman bagi semua pihak.

3.
PBNU telah membuat "Pedoman Rukyat dan Hisab" (1994)
yang merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan
menggunakan hasil rukyatul hilal atau istikmal dalam penentuan awal bulan
qamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Namun, hasil rukyat
dapat ditolak bila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat.
Sampai saat ini batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2
derajat, bila kurang dari itu hasil rukyat dapat ditolak. Prinsip yang
digunakan adalah wilayatul hukmi, yaitu ulil amri (pemerintah) dapat
menetapkan rukyatul hilal di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh
wilayah. Itsbat (penetapan) awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang
dilakukan oleh Pemerintah (Depag RI) dapat diikuti selama didasari oleh hasil
rukyat.

4.
PP Muhammadiyah menetapkan awal bulan qamariyah dengan hisab wujudul
hilal
melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari
terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyat diakui memiliki
kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati
kebenaran dan lebih praktis. Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode
hisab ijtima’ qablal ghurub (ijtima’ sebelum maghrib) dan hisab imkanurrukyat
(hilal yang mungkin dilihat, tidak sekadar wujud) dalam memaknai
"hilal". Tetapi karena kriteria imkanurrukyat yang memberikan
kepastian belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka
Muhammadiyah kembali ke hisab Wujudul Hilal. Prinsip wilayatul hukmi juga
digunakan, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud maka, seluruh
Indonesia dianggap telah masuk bulan baru.

5.
PP Persis berpandangan bahwa rukyatul hilal bisa bermakna
rukyat dengan mata, dengan akal, atau dengan hati. Hisab pada hakikatnya adalah
rukyat dengan akal atau dengan hati, karenanya hisab digunakan sebagai
penentuan masuknya awal bulan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah yang
disepakati oleh ahlinya. Tetapi, batasan hisabnya dalam memahami
"hilal" berubah-ubah. Mula-mula menggunakan kriteria ijtima’ qablal
ghurub, kemudian kriteria imkanurrukyat (tinggi minimum 2 derajat), dan saat
ini menggunakan kriteria wujudul hilal di atas ufuk mar’i di seluruh Indonesia
(tanpa prinsip wilayatul hukmi).

6.
Pola pemikiran hisab dan rukyat telah sedemikian kokoh dengan
dukungan dalil-dalil fikih yang memperkuatnya. Penganut metode rukyat sulit
untuk menerima hisab sebagai penggantinya. Sebaliknya, penganut metode hisab
juga sulit menerima rukyat sebagai penentu karena hisab dianggap telah
mencukupi dan lebih praktis. Namun, kenyataan bahwa Muhammadiyah dan Persis
berganti-ganti kriteria menunjukkan bahwa ijtihad terus berjalan untuk memaknai
"hilal". Sementara itu NU pun telah berijtihad dalam memaknai
"hilal" yang sesungguhnya dengan mengizinkan hisab mengontrol hasil
rukyat yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Ini peluang titik
temu antara metode hisab dan metode rukyat, yaitu mencari kriteria baru yang
berlaku bagi hisab maupun rukyat dalam memaknai "hilal" yang sesuai
dengan syariat dan prinsip-prinsip ilmiah astronomis. Tidak ada satu pun dalil
dalam dalam Al Quran maupun Al Hadits yang secara tegas bisa diambil sebagai
kriteria kuantitatif (tidak ada isyarat langsung seperti waktu-waktu shalat
yang relatif mudah diinterpretasikan secara kuantitatif astronomis).
Satu-satunya cara adalah menggunakan ijtihad ilmiah astronomis.

7.
Secara astronomis pengertian rukyatulhilal bil fi’ili, bil
ain, bil ‘ilmi
, atau bi qalbi, sama saja, yaitu merujuk pada
kriteria visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyat tersebut
dapat ditentukan dari analisis semua data rukyatul hilal dan dikaji dengan data
hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat rukyatul hilal, berupa
kriteria hisab-rukyat. Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para
perukyat bil fi’li/bil ‘ain (secara fisik dengan mata) untuk menolak
kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Kriteria itu
juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan rukyat
bil ilmi/bi qalbi (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan
masuknya awal bulan.

8.
Secara astronomis, kriteria visibilitas hilal untuk
hisab-rukyat telah banyak tersedia yang didasarkan pada data rukyatul hilal
internasional. Namun, data rukyatul hilal Indonesia perlu juga dikaji secara
astronomis dalam membuat "Kriteria Hisab Rukyat Indonesia". Sebagai
titik awal, kajian oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
dapat dijadikan sebagai embrio kriteria tersebut. Para ahli hisab-rukyat dari
semua Ormas Islam bersama para pakar astronomi dari Observatorium
Bosscha/Departemen Astronomi ITB, Planetarium/Observatorium Jakarta, LAPAN,
Bakosurtanal, dan lainnya secara bertahap dapat mengkaji ulang kriteria
tersebut dengan bertambahnya data rukyatul hilal di Indonesia.

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia

Berdasarkan kajian astronomis
yang dilakukan LAPAN terhadap data rukyatul hilal di Indonesia (1962 – 1997)
yang didokumentasikan oleh Departemen Agama RI diperoleh dua kriteria yang
rumusannya disederhanakan sesuai dengan praktek hisab-rukyat di Indonesia. Awal
bulan ditandai dengan terpenuhi kedua-duanya, bila hanya salah satu maka
dianggap belum masuk tanggal. Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia adalah sebagai
berikut:

  1. Umur hilal minimum 8 jam
  2. Tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan –
    matahari.

Beda Azimut

Tinggi minimum (o)

0,0

8,3

0,5

7,4

1,0

6,6

1,5

5,8

2,0

5,2

2,5

4,6

3,0

4,0

3,5

3,6

4,0

3,2

4,5

2,9

5,0

2,6

5,5

2,4

6,0

2,3

Implementasi

1.
Perlu diupayakan pertemuan besar ormas-ormas Islam, MUI, Badan
Hisab Rukyat, dan pakar astronomi dari instansi terkait untuk merumuskan satu
Kriteria Hisab Rukyat Indonesia. Kriteria Hisab Rukyat merupakan titik temu
antara metode hisab dan metode rukyat yang selama ini dianggap berbeda sama
sekali dan sulit dipersatukan. Sebagai produk kesepakatan Ormas-ormas Islam,
MUI, dan Badan Hisab Rukyat, bersama para pakar astronomi yang difasilitasi oleh
Departemen Agama RI, Kriteria Hisab Rukyat Indonesia menjadi kriteria baru
menggantikan kriteria MABIMS yang telah ada. Pada tingkat Ormas Islam, kriteria
ini akan menggantikan kriteria yang berlaku saat ini di masing-masing ormas,
setelah disosialisasikan untuk difahami bersama. Untuk tingkat regional,
kriteria ini dapat diusulkan sebagai kriteria MABIMS yang baru.

2.
Bila ada data rukyatul hilal yang lebih rendah dari kriteria
yang dilaporkan oleh tiga atau lebih lokasi pengamatan yang berbeda dan tidak ada objek terang (planet atau lainnya)
sehingga meyakinkan sebagai hilal, maka rukyatul hilal tersebut dapat diterima
dan sebagai data baru untuk penyempurnaan kriteria.

3.
Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia merupakan kriteria dinamis
yang masih harus disempurnakan berdasar data-data baru rukyat di Indonesia.
Namun, untuk memberikan kepastian, kriteria ini diberlakukan dan bersifat
mengikat untuk masa tertentu yang disepakati (misalnya setiap 5 tahun).

4.
Dalam hal masih terjadi perbedaan karena masalah penafsiran
fikih dalam beberapa kasus (misalnya, kasus penerapan istikmal pada saat
mendung padahal posisi hilal telah memenuhi kriteria dan kasus penentuan Idul
Adha yang berbeda hari dengan Arab Saudi) atau ditemukannya rukyatul hilal yang
lebih rendah dari kriteria, prinsip Ukhuwah Islamiyah hendaknya dikedepankan
dalam mengatasi masalah ijtihadiyah ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 22, 2006 in Hisab-Rukyat

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: