RSS

Mencari Solusi Penyatuan Hari Raya Islam

26 Jun

Mencari Solusi
Penyatuan Hari Raya

IPTEK HARUS SESUAI
SYARIAT

(Dimuat Republika, 20 Januari 2005)

T. Djamaluddin

Peneliti Matahari dan Lingkungan Antariksa LAPAN Bandung

Anggota Badan Hisab
Rukyat Jawa Barat dan Nasional

Idul
Adha kembali bermasalah. Majelis tinggi Arab Saudi (Majlis Al-Qadla’ Al-‘Ala)
mengubah keputusannya 1 Dzulhijjah menjadi 11 Januari, wukuf 19 Januari, dan
Idul Adha 20 Januari 2005. Dari segi astronomi, keputusan Arab Saudi sangat
kontroversial dan dikritik oleh kalangan astronomi, termasuk Arab Union for
Astronomy and Space Science
(AUASS,
http://www.jas.org/icop/hijjah_wrong.pdf). Baik di Indonesia maupun di Arab
Saudi pada saat maghrib 10 Januari 2005 bulan telah berada di bawah ufuk,
sehingga tidak mungkin ada kesaksian hilal. Karenanya tidak mungkin 1 Dzulhijjah
11 Januari dan tidak mungkin Idul Adha 20 Januari. Di Indonesia Idul Adha
ditetapkan 21 Januari 2005. Perbedaan ini akan menimbulkan kebingungan bagi
sebagain masyarakat, terkait dengan shaum Arafah 9 Dzulhijjah.

Ditinjau dari
segi posisi bulan dan matahari, potensi perbedaan penentuan hari raya di
Indonesia sebenarnya hampir tidak ada dalam beberapa tahun belakangan dan
mendatang. Namun bila akar masalahnya belum terselesaikan, masalah perbedaan
hari raya masih akan terus berulang. Dalam masalah penentuan Idul Adha lebih
rumit lagi. Bukan hanya masalah posisi bulan dan matahari, tetapi juga masalah
perbedaan dengan keputusan Arab Saudi. Masyarakat kadang menyederhanakan
masalah seolah dengan teknologi saja masalah tersebut mestinya mudah diselesaikan.
Kadang ada ungkapan sindiran, "Amerika sudah menginjak bulan, kita masih
bertengkar soal melihat bulan". Masalahnya tidak sesederhana melihat
bulan, namun ada syarat syariat yang harus dipenuhi.

Tahun
2004 dan 2005 ini sebenarnya adalah momentum yang terbaik untuk mencari solusi
penyatuan hari raya ummat Islam di Indonesia. Awal 2004 ada fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) nomor 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan
Dzulhijjah. Kemudian pada akhir 2004 ada muktamar NU, ormas Islam terbesar di
Indonesia yang berperan besar dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan
Idul Adha. Sayang, tampaknya masalah kepemimpinan ormas lebih mendominasi
muktamar NU, tanpa menyinggung masalah ummat dalam mencari solusi titik temu
penyatuan hari raya. Insya Allah tahun
2005 ini akan ada Kongres Ummat Islam Indonesia dan Muktamar Muhammadiyah. Kita
berharap masalah upaya mencari titik temu penentuan hari raya dibicarakan,
setidaknya ada komitmen bersama untuk mencari titik temu. Rumusan teknis titik
temunya bisa dibahas oleh perwakilan pakar hisab rukyat semua ormas Islam dan
instansi terkait dalam pertemuan yang difasilitas Departemen Agama atau MUI.

Sebagai
bahan pemikiran bersama, berikut ini akan dibahas beberapa masalah terkait
upaya penerapan iptek dalam mencari solusi penyatuan hari raya. Selain upaya di
lingkup nasional, ada juga upaya lingkup internasional yang mungkin terkait
dengan dukungan Indonesia. Iptek sebagai alat bantu penyelesaian tidak dapat
diterapkan tanpa mempertimbangkan syariat. Penentuan hari raya dan awal bulan
qamariyah lainnya, bukan sekadar melihat bulan. Ada beberapa persyaratan yang
terkait syariat yang penafsirannya tidak tunggal. Penafsiran yang tidak tunggal
tentang syariat ini yang kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan. Upaya yang
dilakukan adalah menjelaskan fenomena fisik penampakan hilal (bulan sabit
pertama) di berbagai tempat yang tidak mungkin seragam. Kemudian mencari titik
temu penafsiran yang berbeda-beda tersebut.
Khusus tentang Idul Adha, pendekatan iptek tidak cukup, pendekatan
ukhuwah harus lebih diutamakan dalam penyatuan hari raya di Indonesia.

Modernisasi Hisab dan Rukyat

Beberapa
alternatif solusi iptek telah
ditawarkan. Tawaran pengunaan ilmu hisab (perhitungan) dengan metodolgi
astronomi modern kini sudah diterapkan. Hampir semua ormas Islam memiliki ahli
hisab yang menguasai perhitungan astronomi, tanpa meninggalkan kekayaan
intelektual para ulama terdahulu yang mengembangkan metode sederhana ilmu
hisab. Generasi mudanya kini banyak yang menguasai pemrograman komputer
sehingga sanggup mengembangkan sendiri program-program komputer, termasuk untuk
metode klasik yang biasanya dilakukan secara manual. Namun ilmu hisab saja
masih tetap belum menyelesaikan masalah. Masalah perbedaan terus berlangsung. Perbedaan
metode hisab dan rukyat (pengamatan) kemudian dituding sebagai akar masalahnya,
tetapi kemudian diketahui bukan itu akar masalahnya.

Ada
yang mengira teknologi rukyat yang masih tradisional harus diperbarui. Teleskop
atau binokuler harus digunakan. Bahkan sempat muncul gagasan teleskop rukyat
yang janggal secara astronomi. Semua teleskop memang untuk rukyat (observasi),
tidak ada kekhususan untuk melihat hilal, bintang, planet, komet, galaksi, atau
satelit buatan. Hanya teleskop matahari yang mempunyai kekhususan karena
objeknya sangat terang dan panas. Sampai saat ini belum ada filter atau
detektor yang khusus untuk melihat hilal, yang berbeda dari pengamatan objek
langit malam lainnya.

Ironis
sekali. Masalah yang sering muncul bukan karena gagal melihat. Tetapi justru,
adanya laporan rukyatul hilal tanpa alat bantu teleskop untuk posisi hilal yang
secara astronomis tidak mungkin dilihat. Kadang pada saat posisi hilal yang
diperhitungkan dari hisab astronomi akurat telah di bawah ufuk, ada juga yang
melaporkan melihat hilal. Mungkin yang terlihatnya objek terang bukan hilal
(lampu nelayan, bintang, atau planet) atau sekadar halusinasi.

Secara
logika astronomis, para pengguna metode rukyat tidak mungkin mendahului berhari raya daripada para pengguna hisab.
Sebab mestinya sangat sulit untuk melihat hilal, apalagi di Indonesia yang
sering berawan yang jauh berbeda dari keadaan di negara-negara Arab yang sering
jadi acuan. Semestinya istikmal atau menggenapkan bulan berjalan 30 hari, lebih
sering terjadi. Alhamdulillah, kini logika astronomis mulai digunakan. Tidak
mungkin ada rukyatul hilal ketika bulan sudah berada di bawah ufuk menurut
perhitungan astronomis, karenanya laporannya bisa ditolak.

Modernisasi
hisab dan rukyat kini sudah mulai dilakukan. Walaupun bukan sebagai penentu,
ilmu hisab astronomi kini telah diterima sebagian besar (kalau bukan semua)
ormas Islam sebagai alat bantu. Teleskop pun kini tidak lagi diharamkan untuk
rukyat, yang sebelumnya penggunaan kaca mata pun dipermasalahkan. Mengapa masih
terjadi masalah perbedaan penentuan hari raya?

Masalahnya
bukan lagi pada perbedaan hisab dan rukyat. Sesama metode hisab maupun sesama
metode rukyat bisa menghasilkan keputusan yang berbeda kalau kriterianya
berbeda. Masalah kriteria inilah yang menjadi kunci solusi, bukan hanya sesama
metode hisab atau rukyat, tetapi juga menjadi titik temu hisab dan rukyat.
Perbedaan metode hisab dan rukyat tidak perlu lagi dipermasalahkan. Biarlah
masing-masing mempraktekkan keyakinan dalil syariat yang menjadi landasannya,
tetapi dengan satu kriteria yang sama.

Titik Temu Kriteria

Kriteria
hisab-rukyat adalah jalan tengah untuk mempersatukan metode hisab dan rukyat
tanpa memaksakan salah satu pihak beralih kepada metode lainnya. Upaya
penyatuan kriteria didukung dengan keluarnya fatwa MUI nomor 2/2004 tentang
Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa MUI menyatakan bahwa
penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode
rukyat (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) dan hisab (perhitungan
astronomi) oleh pemerintah cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Ini
menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan
sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing
punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri. Otoritas
diberikan kepada pemerintah sebagai "Ulil Amri" yang wajib ditaati
secara syariat. Fatwa MUI juga menegaskan bahwa seluruh umat Islam Indonesia
wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal,
dan Dzulhijjah.

Otoritas
syar’iyah pemerintah RI (dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Agama) tentu
tidak boleh dilaksanakan secara sembarang. Karenanya fatwa itu menyatakan wajib
bagi menteri Agama berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas
Islam, dan instansi terkait. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal
di rukyat walau pun di luar wilayah Indonesia yang mathla’-nya sama dengan
Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Ini menyatakan bahwa
di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum
Indonesia (wilayatul hukmi) maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga
kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu
mathla’, yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
dan Singapura).

Terkait dengan
otoritas yang diberikan kepada Pemerintah, fatwa MUI juga memberikan
rekomendasi agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan
awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri
Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.
Kriteria tersebut adalah batasan ketinggian, umur bulan, jarak bulan-matahari,
atau beda waktu terbenam bulan dan matahari yang memungkinkan hilal terlihat
berdasarkan data-data rukyatul hilal terdahulu dan hisab astronomi. Jadi
kriteria tersebut adalah titik temu antara metode hisab dan rukyat.

Kriteria
tersebut akan merupakan rambu-rambu bagi Menteri Agama sebelum memutuskan
penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan
Idul Adha. Minimal kriteria tersebut memberikan batasan rukyatul hilal
yang bisa diterima dan yang sepatutnya ditolak berdasarkan pengalaman jangka
panjang, sekaligus memberi batasan untuk menentukan masuknya awal bulan dari
hasil perhitungan astronomi atau hisab. Lazimnya, kriteria tersebut dinamakan
kriteria imkanur rukyat (kemungkinan untuk teramatinya hilal) atau
visibilitas hilal. Misalnya, hilal mungkin untuk dirukyat bila tingginya lebih
sekian derajat, jarak dari matahari sekian derajat, dan umurnya sekian jam.

Pada
tingkat perwakilan ormas Islam di Badan Hisab Rukyat Departemen Agama sudah ada
keinginan untuk mengkaji ulang kriteria hisab atau rukyat yang digunakan
masing-masing ormas. Namun, masih ada kesan sikap resistensi pada sebagian
anggota ormas-ormas Islam untuk mengkritisi kriteria yang selama ini dipegang
oleh ormasnya. Sikap memandang pendapat ormasnya yang unggul dan merendahkan
pendapat lainnya, ternyata masih dijumpai dalam diskusi-diskusi intern ormas
Islam. Namun, banyak juga yang mulai membuka diri dalam upaya mencari titik
temu kriteria yang berbeda-beda tersebut.

Ada
harapan muktamar ormas-ormas Islam sedikit menyinggung masalah besar ummat
Islam untuk menyatukan hari raya melalui kesepakatan penggunaan kriteria
bersama. Setidaknya ada komitmen untuk mengkaji ulang kriteria yang kini
digunakan untuk secara bersama menemukan kriteria hisab rukyat Indonesia.
Setelah terlewatinya Muktamar NU, kini ada harapan pada Kongres Ummat Islam
Indonesia dan muktamar Muhammadiyah untuk membahas komitmen pencarian solusi
ini. Harapan terbesar tentu berada pada Kongres Ummat Islam Indonesia yang
diprakarsai MUI. Setidaknya realisasi fatwa MUI melahirkan komitmen untuk
merumuskan kriteria bersama yang secara teknis akan dibahas dalam pertemuan
khusus para pakar hisab rukyat.

Bila akhirnya
disepakati, kriteria bersama itu akan mengikat untuk dilaksanakan oleh semua
ormas Islam dan Pemerintah. Nanti tidak akan ada lagi perbedaan keputusan di tingkat
ormas Islam dan pemerintah. Dalam sidang itsbat pun akan secara mudah
menentukan kesaksian rukyatul hilal yang dapat diterima sebagai dasar keputusan
pemerintah. Kesaksian hilal yang lebih rendah dari kriteria bersama dapat
ditolak karena dianggap meragukan dan mungkin terjadi kekeliruan mengamati
objek terang bukan hilal. Namun, bila ada kesaksian dari banyak wilayah dan
tidak ada objek langit yang menganggu (misalnya planet Venus), kesaksian di
bawah kriteria pun dapat diterima dan dianggap data baru untuk menyempurnakan
kriteria.

Dalam penentuan
kriteria bersama, tidak semata-mata pertimbangan astronomis yang dipakai,
tetapi juga pertimbangan syariat. Artinya, jangan sekadar menggunakan kriteria
astronomis yang saat ini berlaku secara internasional dengan mengabaikan
kesaksian di Indonesia. Kesaksian rukyatul hilal puluhan tahun yang dilakukan
di Indonesia secara syariat telah dianggap sah. Kalau tidak ada alasan
astronomis yang kuat untuk menggugurkannya, data kesaksian hilal Indonesia bisa
digunakan untuk merumuskan kriteria bersama. Karena kriteria bersama ini
bersifat dinamis, kritria tersebut bisa disempurnakan dengan bertambahnya data
pengamatan di Indonesia. Suatu saat kriteria akan sama dengan kriteria
astronomis internasional. Dengan semakin banyaknya data, data-data lama yang
menyatakan tinggi hilal yang terlalu rendah bisa dianggap tidak lagi signifikan
sehingga kriteria bisa ditingkatkan tinggi minimalnya.

Satelit Islam

Tahun
1997 Mufti Besar Mesir Syaikh Nasr Farid
Wassil mengusulkan perlunya satelit untuk pengamatan hilal. Studi kelayakannya
dilakukan oleh profesor astronomi Universitas Kairo. Syaikh Wassil adalah
pendukung pendapat bahwa kesaksian hilal berlaku untuk seluruh dunia. Karenanya
dengan adanya satelit yang pengamatannya tidak terganggu awan dan polusi udara,
diharapkan munculnya hilal diketahui lebih akurat dan menjadi acuan terbaik
bagi seluruh dunia. Gagasan itu didukung oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI)
dan Liga Muslim Sedunia. Namun realisasinya tertunda karena tingginya biaya
yang diperlukan dan keengganan banyak negara yang berbeda faham. Banyak ulama
di berbagai negara yang berpendapat, kesaksian hilal berlaku terbatas pada
wilayah yang se-mathla’ (satu waktu munculnya hilal).

Baru
pada Desember 2004 ada kepastian bahwa satelit yang dikenal sebagai
"Satelit Islam" akan diluncurkan pada 2006 dengan taksiran biaya
$8.000.000. Menyadari adanya perbedaan pendapat tentang pengamatan hilal dari
satelit, Mufti Mesir saat ini Ali Jumaa menyatakan tidak ada kewajiban negara-negara
Muslim untuk mengikuti kesaksian hilal via satelit tersebut. Direncanakan
selama masa aktifnya 7 tahun, satelit akan mengirimkan gambar hilal ke stasiun
bumi di Kairo dan Mekkah. Satelit akan ditempatkan pada orbit rendah, pada
ketinggian beberapa ratus kilometer.

Perlukah
Indonesia mendukungnya? Dari segi biaya mereka menyatakan negara-negara Arab
cukup kaya untuk menanggungnya. Hanya dukungan pemanfaatan yang tampaknya
mereka butuhkan dari negara-negara Islam. Banyak pendapat menyatakan satelit
untuk pengamatan hilal mubadzir selama belum ada kesepakatan tentang dasar
syariatnya dan kesepakatan tentang kriteria rukyatul hilal. Penggunaan rukyat
global, satu rukyat berlaku untuk seluruh dunia, masih dianggap lemah dari segi
syariat dan penjabaran teknis pelaksanaannya. Pendapat yang menyatakan rukyat
global (termasuk dengan satelit) berlaku untuk negeri yang mengalami malam
bersamaan dengan saat rukyat, sekadar pendapat ijtihadiyah tanpa dalil syariat
yang kuat. Jadi, penggunaan satelit bukan solusi terbaik, tetapi menambah
masalah baru tentang keberlakuannya.

Problem
terbesar saat ini dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah
adanya kesaksian yang kontroversial secara astronomis. Solusinya sebenarnya
sederhana, gunakan kriteria hisab rukyat yang disepakati. Karenanya kesepakatan
tentang kriteria menjadi kunci solusi. Dengan kriteria tersebut, rukyatul hilal
yang kontroversial bisa ditolak. Tanpa kriteria tersebut, hasil pengamatan
hilal dari satelit pun tidak akan mampu meyakinkan untuk menolak kesaksian yang
kontroversial. Karena bagi sebagian kalangan, termasuk di Majlis Al Qadla’ Al
‘Ala Arab Saudi, rukyatul hilal dari saksi yang adil sudah dianggap cukup tanpa
perlu konfirmasi ilmiah.

Idul Adha

Penyatuan
Idul Adha bukan sekadar masalah penyatuan kritria, tetapi juga terkait dengan
kemungkinan perbedaan dengan Arab Saudi. Penyebabnya bisa karena keputusan Arab
Saudi yang kontroversial seperti tahun ini, bisa pula karena posisi bulan dan
matahari menyebabkan Indonesia berbeda dengan Arab Saudi dalam penentuan awal
Dzulhijjah. Pada saat terjadi perbedaan antara Arab Saudi dan Indonesia,
masalah yang sering muncul adalah pertanyaan bolehkah shaum Arafah pada saat di
Arab Saudi sudah Idul Adha, karena pada saat hari raya diharamkan shaum.

Masalah
ini terkait dengan masalah ijtihadiyah yang masing-masing kelompok punya
dasarnya. Banyak ulama menyatakan Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzuhijjah,
tergantung penentuan awal Dzulhijjah di masing-masing tempat, seperti halnya
penentuan Idul Fitri. Karenanya bisa saja berbeda Idul Adhanya dengan Arab
Saudi dan tetap sah shaum Arafah pada 9 Dzulhijjah karena hari itu diyakini
belum hari raya. Hal ini pernah ditanyakan oleh Dewan Fiqih ISNA (Islamic
Society of North America) kepada Ulama Arab Saudi dan mendapat jawaban bahwa
penentuan Idul Adha sama dengan Idul Fitri
(http://moonsighting.com/isnaposition.html).

Sebagian
kalangan tetap berpendapat bahwa shaum Arafah dan Idul Adha harus mengacu pada
hari wukuf dan Idul Adha di Arab Saudi. Karenanya sudah hal yang biasa juga
bila ada dua kali shalat Idul Adha di satu lokasi dengan jamaah yang berbeda.
Beruntung persaudaraan masih terjaga. Namun ada yang menarik dari penuturan
seorang wakil di badan Hisab Rukyat dari ormas Islam yang biasa mengikut Arab
Saudi dalam hal Idul Adha. Seorang mufti Arab Saudi pernah memberikan tausiyah
(nasihat) bahwa menjaga ukhuwah lebih diutamakan daripada memisahkan diri dalam
pelaksanaan Idul Adha demi mengikuti Arab Saudi. Karenanya ormas Islam tersebut
kemudian mengikuti penetapan Idul Adha di Indonesia, walau belakangan kembali
lagi pada sikap semula.

Upaya
penyatuan Idul Adha memerlukan pendekatan ukhuwah. Shaum arafah dapat
dilaksanakan berdasarkan pendapat masing-masing, mengikuti hari wukuf di Arafah
atau tanggal 9 Dzuhijjah di Indonesia. Shaum bersifat pribadi, sehingga tidak
tampak perbedaannya di masyarakat. Namun untuk pelaksanaan Idul Adha dapat
diseragamkan. Shalat hari raya bersifat sunnah, sehingga demi syiar Islam yang
bersatu, menjaga persatuan lebih wajib diutamakan. Sebagian besar ulama
membolehkan melaksanakan shalat Idul Adha selama hari tasyrik, sehingga ada
toleransi bagi yang mengikuti Arab Saudi untuk menunda shalat Idul Adha untuk
bersama dengan saudara-saudara lainnya di Indonesia. Pelaksanaan qurban bisa
dilaksanakan selama hari tasyrik, sehingga tidak bermasalah dalam hal ini.
Alangkah indahnya bila ukhuwah diutamakan dalam menghadapi perbedaan pendapat.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 26, 2006 in Hisab-Rukyat

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: