RSS

Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah

02 Jul

REDEFINISI HILAL
MENUJU TITIK TEMU KALENDER HIJRIYAH

(Dimuat Pikiran Rakyat, 20 dan 21 Februari 2004)

            Alhamdulillah
awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1424 ini dapat dilaksanakan seragam.
Bahkan dalam beberapa tahun mendatang suasana yang jauh dari hiruk pikuk
perbedaan seperti tahun-tahun lalu dapat terwujud. Faktor utama keseragaman itu
sebenarnya adalah posisi bulan dan matahari, bukan karena telah selesainya
masalah perbedaan di Indonesia.
Namun ada berita gembira bahwa upaya menuju
penyelesaian perbedaan telah ditegaskan pada fatwa MUI tentang penetapan awal
Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang dikeluarkan pada 16 Desember 2003 lalu.
Isinya mewajibkan umat Islam Indonesia menaati ketetapan pemerintah tetang
penetapan awal-awal bulan tersebut dan merekomendasikan upaya mencari kriteria
titik temu yang dapat dijadikan pedoman bersama. Suasana kondusif ini sangat
baik kita gunakan untuk mengkaji sumber perbedaan dan mencari solusi titik
temunya.

            Perbedaan
pendapat tentang hisab rukyat dan mathla’ serta implikasinya telah menyita
banyak energi ummat Islam. Persoalan ijtihadiyah ini sangat berpotensi
merusakkan ukhuwah Islamiyah. Padahal kita akui bersama, tidak ada kebenaran
mutlak atas pendapat ijtihadiyah. Sifatnya kadang sangat temporal dan
situasional. Namun seringkali kita terpaku pada pendapat ulama yang zamannya
dan situasinya jauh berbeda dengan saat ini. Keterpakuan pada pendapat-pendapat
lama dan kesempitan wawasan akan perkembangan baru terbukti telah
mengkotak-kotakkan ummat Islam pada madzhab-madzhab yang representasinya
berasosiasi dengan ormas-ormas Islam. Di Indonesia, sekian puluh tahun
pandangan hisab-rukyat didominasi oleh perbedaan dua ormas besar: Nahdlatul
Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dengan beberapa varian pada ormas Islam lainnya.

            Menyambut tahun baru Hijriyah 1425
dan terkait dengan rekomendasi dalam fatwa MUI tersebut, tulisan ini akan
membahas identifikasi substansi masalah sesungguhnya yang kadang luput dari
perhatian dalam mencari solusi ummat secara integral, bukan parsial dalam
komunitas ormas tertentu saja. Kita semua diajak untuk mengubah paradigma kita
d
ari "perdebatan dalil
hukum tentang metode yang paling sahih dan paling baik" men

jadi "pencarian kriteria bersama untuk
metode yang berbeda". Upaya maksimal yang kita lakukan dengan paradigma
lama adalah "kita saling menghargai", kita tingkatkan untuk paradigma
baru dengan "kita saling mengisi". Kita reorientasikan upaya
ijtihadiyah kita dari "mencari kebenaran relatif ijtihadiyah" menjadi
"menuju titik temu bersama". Sudahlah cukup energi ummat dicurahkan
untuk mengkaji sepenggal dalil yang kadang hanya berujung pada kompilasi
pendapat lama.

            Beberapa
pendapat yang berkembang di Indonesia dalam masalah hisab rukyat akan diulas,
termasuk kritik terhadapnya. Ada potensi untuk menuju titik temu antara
pendapat-pendapat yang berkembang tersebut. Konsepsi titik temu astronomis
diusulkan untuk jadi pemikiran bersama.


Substansi
Masalah

            Dalil Alquran dan Hadits tentang
hisab rukyat sebenarnya tidak banyak. Tanpa menyebut satu persatu dalil
Al-Quran dan Al-Hadits yang biasa dikemukakan oleh para ahli fikih, secara umum
dalil-dalil tersebut menyatakan hal-hal berikut:

1.     
Hilal digunakan
untuk menentukan waktu (kalender) dan ibadah (QS 2: 189).

2.     
Penentuan waktu
bisa dilakukan karena bulan mempunyai fase-fase dari sabit sampai kembali
menjadi sabit yang tipis seperti pelepah kering dengan periode yang tertentu
(QS 36:39).

3.     
Dengan keteraturan
peredarannya, matahari dan bulan dapat digunakan untuk perhitungan waktu dan penentuan
bilangan tahun (QS 10:5, 55:5).

4.     
Tidaklah mungkin
bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang,
karena masing-masing beredar pada garis edarnya (QS 36:40)

5.     
Hukum Allah tentang
peredaran matahari dan bulan di langit yang menentukan satu tahun itu 12 bulan,
karenanya mengubah atau mengulurnya karena suatu alasan (misalnya strategi
perang atau penyesuaian dengan musim) tidak dibenarkan (QS 9:36-37).

6.     
Shaumlah bila
melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya. Bila terhalang awan maka
sempurnakan bilangan bulan 30 hari atau perkirakan (dengan hisab atau istikmal
30 hari) (Al-Hadits).

Dari sekian dalil Al-Quran dan Al-Hadits, pokok
masalah yang utama adalah tidak adanya petunjuk operasional yang jelas, rinci,
dan bersifat kuantitatif  seperti halnya
masalah waris. Tentu ini ada hikmahnya, ummat Islam ditantang untuk melakukan
riset ilmiah untuk memperjelas, merinci, dan mengkuantitaskan pedoman umum
dalam nash Al-Quran dan Al-Hadits. Sesuai dengan sifat riset ilmiah, tidak ada
yang bersifat benar mutlak untuk selamanya dan di segala tempat. Semuanya
bersifat dinamis.

            Hal-hal
pokok yang perlu diperjelas, dirinci, dan dikuantitaskan adalah sebagai
berikut:

a.      
Apakah hilal
itu?
Definisi hilal bisa
beragam, tetapi bila itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu
semestinya saling melengkapi. Bukan dipilih definisi parsial. Hilal harus
didefinisikan mulai dari metode sederhana rukyat tanpa alat bantu sampai dengan
alat canggih hasil teknologi terbaru. Hilal juga harus terdefinisi dalam
kriteria hisab yang menjelaskan hasil observasi. Misalnya, definisi lengkapnya
akan dirumuskan sebagai berikut: Hilal adalah bulan sabit pertama yang
teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan
garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra
bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke
matahari. Dari data-data rukyatul hilal jangka panjang, keberadaan hilal
dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari
matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan-matahari sekian menit
serta fraksi iluminasi sekian prosen.

Fenomena rukyat dan hisab seperti itu harus saling
mengisi, sehingga dapat saling menggantikan dalam kondisi tertentu, baik
kondisi alamiah maupun kondisi pemikiran (misalnya pemilihan hisab saja atau
rukyat saja seperti terjadi sekarang).

b.     
Sejauh mana
keberlakuan rukyatul hilal atau mathla’
? Kita semua mengetahui bahwa bumi itu bulat, bukan seperti selembar
kertas. Dapat dipastikan ada daerah yang bisa melihat hilal lebih awal dari
daerah lainnya. Tidak ada batasan fisik kuantitatif yang dapat dibuat dalam
menentukan mathla’ tanpa mempertimbangkan kondisi sebaran penduduk dan
geopolitik pada suatu masa. Gagasan untuk membuat rukyat yang bersifat global
akan berbenturan dengan sekian kesulitan, termasuk memaksa orang untuk berjaga
menunggu kesaksian hilal yang belum pasti atau memaksa orang men-qadha shaum
bila terlewat. Sementara membuat batasan radius sekian derajat juga tidak ada
alasan ilmiah yang sahih. Gagasan fuqaha menentukan mathla’ bersifat wilayatul
hukmi
(berdasarkan wilayah hukum) dipandang sangat beralasan karena
berangkat dari konsep ulil amri sebagai pemersatu ummat. Kalaulah kelak ada
ulil amri yang ditaati oleh semua ummat Islam sedunia, konsep wilayatul hukmi
yang global bisa terwujud.

Ada masalah muskil yang mengemuka dan berimplikasi
munculnya perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Untuk mendapat jawaban atas
masalah pokok tersebut di atas, umat Islam terus menerus selama ratusan tahun
mengkajinya dari penafsiran makna tersirat dari nash Al-Quran dan pendapat
ulama terdahulu yang mungkin didasarkan pada perkembangan pemikiran pada
zamannya. Ada juga kecenderungan simplifikasi masalah sehingga solusinya
bersifat parsial. Misalnya, sekian lama kita berdebat soal makna
"rukyat" sehingga kemudian muncul ungkapan "rukyat bil
qalbi", "rukyat bil ilmi", dan "rukyat bil ‘ain".
Sekian lama kita terpaku pada pendapat wujudul hilal atau tidak sahnya rukyat
pakai alat yang bersifat memantulkan cahaya. Pemisahan rukyat dan hisab,
penggunaan hisab wujudul hilal, atau kriteria tunggal tinggi bulan minimal 2
derajat adalah representasi bentuk simplifikasi permasalahan yang kemudian
dianggap sebagai hasil pemikiran yang final oleh sebagian masyarakat.

Jadi, substansi
masalah pokok hanyalah redefinisi "hilal" yang integral antara hisab
dan rukyat dengan riset ilmiah yang terbuka. Riset tidak berarti harus memulai
dari nol dengan merukyat sendiri, karena hal itu justru bukan metodologi riset
yang efisien untuk masalah hisab rukyat yang memerlukan data jangka panjang dan
cakupan wilayah yang sangat luas. Perlu keberanian mengoreksi pendapat sendiri
dan sikap terbuka menerima pendapat lain yang mungkin sama sekali baru.

 

Hisab Rukyat di Indonesia Kini

            Mencermati
perkembangan praktek penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di
Indonesia kita bisa merujuk akar masalahnya pada kriteria yang digunakan oleh
dua ormas besar: NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Ormas lain, seperti
Persis (Persatuan Islam), walau sedikit berbeda kriterianya secara garis besar
berada pada salah satu kriteria NU atau Muhammadiyah.           Untuk mencari titik temu, perlu kita memahami kesamaannya
dan perbedaannya serta kemungkinan untuk dipersatukan.

 

Muhammadiyah

            Keputusan
Musyawarah Tarjih Muhammadiyah 1932 menegaskan bahwa datangnya awal bulan bukan
hanya dengan rukyat, tetapi juga dengan hisab. Hisab bisa berdiri sendiri
sebagai sumber pengetahuan datangnya Ramadhan dan bulan-bulan qamariyah
lainnya. Ini berbeda dengan NU yang menyatakan hisab hanya sebagai pembantu
rukyat.

            Muhammadiyah
mendefinisikan hisab sebagai perhitungan astronomis tentang posisi hilal.
Namun, hisab tidak mungkin membuat keputusan tanpa adanya kriteria yang disebut
hilal. Tidak ada satu pun dalil dalam hadits atau Alquran yang menyebutkan
secara tegas apa itu hilal yang bisa diterjemahkan secara kuantitatif dalam
kriteria hisab.

            Pendekatan
yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan pendekatan astronomis bahwa hilal adalah
penampakan bulan yang paling kecil yang menghadap bumi beberapa saat setelah
ijtimak. Inilah yang kemudian menjadi kriteria hisabnya bahwa awal bulan baru
ditandai dengan wujudnya hilal. Tandanya adalah bila matahari terbenam lebih
dahulu daripada bulan.

            Dalam
perkembangan pemikiran ijtihadiyah, penggunaan kriteria wujudul hilal patut
dihargai. Itu merupakan syarat perlu untuk munculnya hilal. Tetapi syarat itu
belum cukup. Hilal telah wujud bisa juga terjadi sebelum ijtimak. Hal itu
terjadi di Indonesia Dzulhijjah 1423 lalu. Di Kalimantan bagian selatan,
Sulawesi bagian selatan, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan bulan telah
wujud pada saat maghrib 1 Februari, tetapi belum terjadi ijtimak. Kasus yang
ekstrim terjadi pada bulan Syaban 1423 (Oktober 2002). Saat itu di sebagian
besar Indonesia bulan telah wujud, tetapi belum terjadi ijtimak. Dalam beberapa
kasus (misalnya, saat penentuan Idul Adha 1423), masalah ini teratasi dengan
konsep mathla’ wilayatul hukmi. Tetapi bila kasus ekstrim seperti Sya’ban 1423
dengan garis ujtima’ saat maghrib bergeser ke arah barat, ke luar Indonesia,
konsep wilayatul hukmi tidak dapat mengatasi wujudul hilal sebelum terjadi
ijtima’. Kriteria wujudul hilal kemudian perlu ditambahkan dengan kriteria
ijtimak sebelum maghrib (ijtimak qablal ghurub).

            Dalam
perkembangan saat ini berbagai argumentasi dikemukakan untuk mendukung kriteria
wujudul hilal, termasuk dari penafsiran QS 36:39-40. Bahkan ada juga yang
mencari pendekatan dari awal bulan secara astronomis yang diharapkan
kesimpulannya akan sama dengan awal bulan dengan kriteria wujudul hilal.
Pendekatan murni astronomis, bisa menyesatkan bila digunakan untuk pembenaran
penetapan awal bulan yang harus mempertimbangkan syariat. Bulan baru astronomi
atau ijtimak, tidak ada dasar hukumnya untuk diambil sebagai batas awal bulan
qamariyah. Sementara itu, posisi bulan di atas ufuk dalam definisi sesungguhnya
wujudul hilal tidak punya arti secara astronomis, karena tidak mungkin
teramati. Wujudul hilal hanya ada dalam teori. Apalagi kalau wujudul hilal
tidak mempertimbangkan ijtima’ qablal ghurub, "hilal" teoritik pun
mungkin tidak ada karena belum terjadi ijtimak.

Sementara itu
konsep mathla’ wilayatul hukmi kontradiksi kalau diterapkan pada hisab murni,
tanpa mengadopsi kriteria rukyat. Konsepsi mathla’ berangkat dari
ketidakpastian rukyat. Di satu daerah hilal tampak, sedangkan di daerah lain
tidak tampak. Pada zaman Ibnu Abbas mathla’ dapat diterapkan tanpa masalah
karena komunikasi antardaerah masih sangat buruk. Tetapi dengan makin baiknya
komunikasi, kesaksian rukyatul hilal disuatu daerah segera tersebar. Dalam hal
ini konsep mathla’ diperlukan untuk memberikan kepastian keberlakuan rukyatul
hilal itu. Dengan hisab murni, mathla’ tidak diperlukan lagi. Garis tanggal dapat
digunakan sebagai pembatas daerah yang mana yang masuk tanggal lebih dahulu
dari daerah lainnya. Tentu dengan konsekuensi kemungkinan satu wilayah hukum
terpecah dua.

Muhammadiyah
telah berijtihad mengambil hisab secara mandiri tanpa tergantung rukyat secara
fisik (bil fi’li) karena rukyat telah direpresentasikan dalam bentuk kriteria
wujudul hilal. Dalam perkembangannya, kriteria wujudul hilal saja tidak cukup,
perlu kriteria ijtimak qablal ghurub. Kini Muhammadiyah perlu juga terbuka
untuk mengkaji ulang ijtihadnya, dengan memasukkan faktor transparansi atmosfer
dan kepekaan mata manusia yang lazim dalam telaah astronomis tentang
visibilitas hilal (imkanur rukyat). Sehingga definisi hilal bukan lagi hilal
teoritik yang tidak punya landasan qath’i dari syariat dan tidak punya dukungan
astronomis, melainkan hilal yang benar-benar terbukti dapat dirukyat.

 

Nahdlatul Ulama

            NU
sebagai ormas Islam berhaluan ahlussunnah wal jamaah berketetapan mencontoh
Rasulullah dan para sahabatnya dan mengikut ijtihad para ulama madzhab empat
(Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Dalam hal penentuan awal bulan, NU
menetapkan harus dengan rukyatul hilal bil fi’li, dengan melihat hilal secara
langsung. Bila berawan atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, mereka
tetap merukyat untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan
(istikmal) bulan berjalan menjadi 30 hari. Demikianlah ketentuan syariat yang
diyakininya. Hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya
awal bulan qamariyah.

            Kesaksian
dapat diyakini karena saksi perlu disumpah. Sering kali, sumpah dianggap lebih
kuat dari argumentasi ilmiah berupa hasil hisab. Dalam beberapa kasus, bulan
yang masih di bawah ufuk menurut perhitungan astronomi dilaporkan terlihat dan
diambil sebagai dasar penetapan awal bulan, misalnya pada penetapan Idul Fitri
1413/1993. Namun sejak 1994, PBNU telah membuat pedoman bahwa kesaksian hilal
bisa ditolak bila semua ahli hisab sepakat menyatakan hilal tidak mungkin
dirukyat. Secara lebih tegas dinyatakan kesaksian rukyatul hilal dapat ditolak
bila tidak didukung ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat.

            Prinsip
penolakan itu telah dilakukan dalam sidang itsbat penentuan Idul Fitri
1418/1998 yang menolak kesaksian di Cakung dan Bawean. Saat itu hilal masih di
bawah kriteria imkanur rukyat 2 derajat. Namun prinsip itu belum secara
konsisten dilaksanakan, karena PWNU Jawa Timur justru menerima kesaksian
tersebut.  Termasuk komentar negatif
dari beberapa tokoh NU atas pernyataan Lajnah Falakiyah PBNU yang
mengisyaratkan Idul Fitri jatuh pada 6 Desember 2002 sebelum ada rukyatul
hilal, hanya mendasarkan pada kriteria yang sebenarnya telah menjadi pedoman
PBNU. Tampaknya kriteria imkanur rukyat 2 derajat belum diterima di seluruh
jajaran NU atau belum disosialisasikan. Padahal kriteria itu didasari oleh
hasil rukyat sebelumnya tentang batas minimal ketinggian hilal yang teramati
secara meyakinkan.

Hal ini bisa
dirujuk dari pengamatan hilal awal Ramadhan 1394/16 September 1974 yang
dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada indikasi
gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2
derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak
sudut bulan-matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan
jarak minimal 7 derajat untuk mata manusia rata-rata. Kriteria tinggi 2 derajat
dan umur bulan 8 jam ini yang kemudian diadopsi sebagai kriteria imkanur rukyat
MABIMS (negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura)
pada 1996.

NU telah
berijtihad menerima batasan imkanur rukyat 2 derajat, walau pun sosialisasi ke
semua jajaran belum berjalan baik. Lagi-lagi, sebagai bagian proses ijtihad
penetapan imkanur rukyat 2 derajat patut dihargai. Ini lebih baik daripada
tanpa kriteria seperti kasus Idul Fitri 1413/1993 yang menerima kesaksian
rukyatul hilal padahal bulan sudah di bawah ufuk menurut hisab astronomi yang
akurat. Namun pedoman "didukung ilmu pengetahuan atau hisab yang
akurat" masih membuka peluang yang lebih luas. Kriteria imkanur rukyat 2
derajat yang telah diterima, masih harus dikaji lagi secara ilmiah. NU juga
harus terbuka mengkaji ulang ijtihadnya agar sesuai dengan ilmu pengetahuan
atau hisab yang akurat sesuai pedoman yang ditetapkan. Sehingga definisi
hilalnya bukan semata-mata hilal "syariat" yang diyakini benarnya
dari sumpah pengamatnya, melainkan hilal sesungguhnya yang dapat dibuktikan
secara ilmiah.

 

 

Konsepsi Titik Temu

Tanpa banyak diketahui oleh
masyarakat umum, upaya-upaya menuju titik temu itu sudah mulai dilakukan oleh
masing-masing ormas tersebut. NU yang dikenal kuat mempertahankan rukyatul
hilal, telah banyak berubah dengan memperkenankan penggunaan alat untuk rukyat
dan mengadopsi kriteria hisab imkanur rukyat (kemungkinan rukyat) untuk menolak
kesaksian rukyat yang terlalu rendah. Muhammadiyah yang dikenal kuat juga
mempertahankan hisab wujudul hilal, mulai mengkaji melalui workshop yang
mengundang berbagai praktisi hisab rukyat, termasuk dari NU dan Persis.
Momentum yang baik ini dapat digunakan untuk melakukan redefinisi tentang
hilal. Sayang, Munas Tarjih Muhammadiyah awal Oktober 2003 lalu belum
menghasilkan perubahan yang signifikan, walau ada titik terang untuk terus
mengkaji.

Kriteria MABIMS
pada awal 1990-an yang sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisab dan
rukyat dalam mendefinisikan "hilal" sebenarnya telah diterima oleh
hampir semua ormas Islam, kecuali Muhammadiyah. Kriteria itu telah digunakan
oleh kalender nasional dan beberapa Ormas Islam. Muhammadiyah, menurut salah seorang
tokoh ahli hisabnya, berkeberatan karena anggapan kriteria itu tidak ada
dukungan ilmiahnya. Memang benar, kriteria tersebut berdasarkan analisis
sederhana, belum memperhitungkan beda azimut bulan – matahari seperti yang
dilakukan pada kriteria astronomis. Kalau mau jujur, kriteria wujudul hilal
yang saat ini digunakan Muhammadiyah juga tidak ada dukungan ilmiahnya.

Kehendak untuk
mendasarkan kriteria "hilal" pada dukungan ilmu pengetahuan merupakan
jalan menuju titik temu. Baik Muhammadiyah maupun NU memerlukan kriteria yang
ada dukungan ilmu pengetahuannya. Kriteria wujudul hilal yang dipegang
Muhammadiyah (dan Persis pasca 4 November 2002) dan kriteria imkanur rukyat 2
derajat  yang dipegang NU (dan Persis
pra 4 November 2002) sama-sama harus dikaji ulang. Kita berharap Muhammadiyah,
NU, dan Persis serta ormas-ormas Islam lainnya terbuka untuk mencari titik
temu. Para astronom bersedia menjadi mediator dan Depag telah menyatakan akan
menjadi fasilitator untuk diskusi antarormas dan pakar astronomi.

Metode masing-masing
ormas boleh berbeda. Namun, bila kriterianya sama dalam mendefinisikan hilal,
insya Allah keputusannya bisa sama. Saudara-saudara kita yang menggunakan hisab
hanya akan memutuskan masuknya tanggal bila ketinggian bulan dan syarat-syarat
lainnya telah terpenuhi untuk terjadinya rukyatul hilal. Demikian juga
saudara-saudara kita yang menggunakan rukyat hanya akan menerima kesaksian
rukyatul hilal yang meyakinkan secara ilmiah, termasuk memenuhi syarat tinggi
dan ketentuan lainnya.

Secara
astronomis pengertian rukyatulhilal bil fi’ili, bil ain, bil ‘ilmi, atau
bi qalbi, sama saja, yaitu merujuk pada kriteria imkanur rukyat atau
visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyat tersebut dapat
ditentukan dari analisis semua data rukyatul hilal dan dikaji dengan data
hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat rukyatul hilal, berupa
kriteria hisab-rukyat. Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para
perukyat bil fi’li/bil ‘ain (secara fisik dengan mata) untuk menolak
kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Kriteria itu
juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan rukyat
bil ilmi/bi qalbi (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan
masuknya awal bulan.

Secara
astronomis, kriteria visibilitas hilal untuk hisab-rukyat telah banyak tersedia
yang didasarkan pada data rukyatul hilal internasional. Namun, data rukyatul
hilal Indonesia perlu juga dikaji secara astronomis dalam membuat
"Kriteria Hisab Rukyat Indonesia". Sebagai titik awal, kajian oleh
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dapat dijadikan sebagai
embrio kriteria tersebut. Para ahli hisab-rukyat dari semua Ormas Islam bersama
para pakar astronomi dari Observatorium Bosscha/Departemen Astronomi ITB, Planetarium/Observatorium
Jakarta, LAPAN, Bakosurtanal, dan lainnya secara bertahap dapat mengkaji ulang
kriteria tersebut dengan bertambahnya data rukyatul hilal di Indonesia.

Berdasarkan kajian astronomis
yang dilakukan LAPAN (Djamaluddin, 2000, "Visibilitas Hilal di
Indonesia", Warta LAPAN, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000, Hlm. 137 – 136)
terhadap data rukyatul hilal di Indonesia (1962 – 1997) yang didokumentasikan
oleh Departemen Agama RI diperoleh dua kriteria "hilal" yang
rumusannya disederhanakan sesuai dengan praktek hisab-rukyat di Indonesia. Awal
bulan ditandai dengan terpenuhi kedua-duanya, bila hanya salah satu maka
dianggap belum masuk tanggal. Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia adalah sebagai
berikut:

 

  1. Umur hilal minimum 8 jam
  2. Tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan –
    matahari, bila bulan berada lebih dari 6 derajat tinggi minimumnya 2,3
    derajat. Tetapi bila tepat berada di atas matahari, tinggi minimumnya 8,3
    derajat. 

Diharapkan, sebagai titik awal,
Kriteria Hisab Rukyat Indonesia menjadi kriteria baru menggantikan kriteria
MABIMS yang telah ada. Pada tingkat Ormas Islam, kriteria ini diharapkan akan
menggantikan kriteria yang berlaku saat ini, setelah disosialisasikan untuk
difahami bersama. Untuk tingkat regional, kriteria ini dapat diusulkan sebagai
kriteria MABIMS yang baru. Bila ada data rukyatul hilal yang lebih rendah dari
kriteria yang dilaporkan oleh tiga atau lebih lokasi pengamatan yang berbeda
dan  tidak ada objek terang (planet atau
lainnya) sehingga meyakinkan sebagai hilal, maka rukyatul hilal tersebut dapat
diterima dan digunakan sebagai data baru untuk penyempurnaan kriteria.

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia
yang mendefinisikan "hilal" semestinya merupakan kriteria dinamis
yang masih perlu disempurnakan berdasar data-data baru rukyat di Indonesia.
Namun, untuk memberikan kepastian, kriteria ini diharapkan bisa berlaku dan
bersifat mengikat untuk masa tertentu yang disepakati (misalnya setiap 5
tahun). Dalam hal masih terjadi perbedaan karena masalah penafsiran fikih dalam
beberapa kasus (misalnya, kasus penerapan istikmal pada saat mendung padahal
posisi hilal telah memenuhi kriteria dan kasus penentuan Idul Adha yang berbeda
hari dengan Arab Saudi) atau ditemukannya rukyatul hilal yang lebih rendah dari
kriteria, prinsip Ukhuwah Islamiyah hendaknya dikedepankan dalam mengatasi
masalah ijtihadiyah ini.

 

Harapan

            Energi
ummat Islam yang telah tersita untuk memperdebatkan masalah hisab rukyat selama
ratusan tahun kita cukupkan sampai sekian saja. Masih banyak masalah yang lebih
mendesak untuk diselesaikan dalam era globalisasi saat ini, termasuk masalah
korupsi yang kini mulai dijadikan musuh bersama. Kita fokuskan pemikiran kita
dalam masalah hisab rukyat untuk mencari titik temu. Perlu reorientasi upaya ijtihadiyah kita dari
"mencari kebenaran relatif ijtihadiyah" menjadi "menuju titik
temu bersama". Memang, ada rasa tenteram ketika kita mengamalkan hasil
ijtihad yang dianggap paling meyakinkan. Namun, meninggalkan "kebenaran
relatif ijtihadiyah" sendiri untuk mengambil hasil ijtihad lain demi
menjaga ukhuwah bukanlah tindakan berdosa. Sebab Islam mengajarkan tidak ada
dosa bagi kesalahan ijtihadiyah.

Tawaran definisi "hilal" berdasarkan kajian LAPAN sebagai
lembaga penelitian antariksa adalah usulan murni ilmiah dengan mempertimbangkan
batasan syariat. Ini adalah tawaran bagi semua ormas Islam di Indonesia untuk
sama-sama maju menujuk titik temu. Setidaknya sebagai titik awal untuk
melakukan redefinisi tentang hilal yang mempertemukan semua metode hisab dan
rukyat yang seringkali berbeda-beda keputusannya. Dengan kesamaan kriteria yang
menjadi pedoman bagi pemerintah dan semua ormas Islam, fatwa MUI yang
mewajibkan umat Islam mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal
Ramadhan dan hari raya akan dengan mudah terlaksana. Bila itu terwujud, posisi
kritis bulan-matahari yang sering menimbulkan masalah tidak lagi menyebabkan
perbedaan penentuan tanggal qamariyah.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 2, 2006 in Hisab-Rukyat

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: