RSS

Penyatuan Idul Fitri

22 Okt

Pentingnya Peran Pemerintah
Menyatukan Ummat Beridul Fitri

(Dimuat Pikiran Rakyat 21 Oktober 2006, berjudul "Penyatuan Idul Fitri")

Dr. T. Djamaluddin
Peneliti Utama
Astronomi-Astrofisika, LAPAN Bandung

 

            Kekhawatiran
masyarakat akan terjadinya perbedaan Idul Fitri mulai terasa. Dalam diskusi di
milis internet, saat sosialisasi, atau pertanyaan via e-mail dan lisan
menyiratkan kerisauan ummat bila terjadi perbedaan idul fitri. Bermacam alasan,
utamanya kekhawatiran masuk pada perbuatan haram bila puasa pada saat orang
lain beridul fitri atau berbuka saat idul fitri pada saat orang lain masih
puasa. Tetapi terkesan ada sedikit keraguan masyarakat untuk menunggu keputusan
pemerintah pada malam Senin 22 Oktober 2006 karena kekhawatiran dan prasangka
terjadinya rekayasa. Sementara masyarakat yang bukan anggota ormas tertentu
juga terkesan kecewa dengan keputusan ormas-ormas Islam yang berbeda-beda.

            Saya
ingin menjernihkan masalah ini, termasuk keinginan sebagian kalangan untuk
menghapus peran pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul
Adha. Misalnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah tidak perlu
ikut menentukan Idul Fitri, tetapi hanya menetapkan hari libur (Republika,
19/10-06). Alasannya, kalau pemerintah ikut menentukan, kesannya ada yang
dipegang dan ada yang dikesampingkan. Tetapi kehendak untuk menghapus peran
pemerintah juga menimbulkan ada kesan ada ormas yang ingin membiarkan
masyarakat sendiri yang mengatasi perbedaan. Padahal masyarakat umumnya risau
dengan adanya perbedaan, sehingga meminta pemimpin ummat untuk
menyelesaikannya.

 

Sumber Perbedaan

Ijtima’ awal Syawal 1427
pada 22 Oktober 2006  pukul 12:14  WIB. Pada saat maghrib  22 Oktober 2006  bulan telah wujud di sebagian wilayah Indonesia, tetapi tingginya
kurang dari 2 derajat dan umurnya kurang dari 8 jam.  Menurut kriteria ijtima’ qablal ghturub dan wujudul hilal
menggunakan prinsip "wilayatul hukmi", 1 Syawal 1427 jatuh pada 23
Oktober 2006. Namun, kriteria imkan rukyat LAPAN dan MABIMS menyimpulkan 1 
Syawal 1427 jatuh pada 24 Oktober 2006. Sesuai fatwa Majelis Ulama
Indonesia, bila terjadi perbedaan, ikuti keputusan Pemerintah yang telah
mempertimbangkan berbagai pendapat .

            Ternjadinya
perbedaan Idul Fitri sudah jelas dengan keluarnya pengumuman PP Muhammadiyah
bahwa Idul Fitri pada 23 Oktober 2006 dan pengumuman PP PERSIS bahwa Idul Fitri
pada 24 Oktober 2006. Kedua ormas Islam ini mendasarkan keputusannya pada hasil
hisab (perhitungan astronomi). Namun yang perlu disadari bersama, keputusan
Muhammadiyah menentukan Idul Fitri jatuh pada 23 Oktober bukan semata-mata
hasil hisab. PP Persatuan Islam (PERSIS) juga mendasarkan pada hisab, tetapi
memutuskan idul fitri jatuh pada 24 Oktober. Hasil hitungannya sama, hanya
karena kriteria yang berbeda kesimpulannya berbeda.

            Di
kalangan Nahdhatul Ulama (NU) yang mendasarkan pada rukyatul hilal (pengamatan
hilal, bulan sabit pertama) juga mulai tampak potensi perbedaan. Tetapi ini
justru bersumber dari perbedaan hasil hisab mereka. PW NU Jawa Timur menyatakan
hasil hisab mereka dengan sistem Ittifaq Dzatil Bainy menyatakan
ketinggian hilal 2 derajat lebih. Sistem hisab tersebut tampaknya tergolong
sistem hisab taqribi (pendekatan, aproksimasi). Hasil hisab kalangan NU yang
menggunakan sistem hisab haqiqi (posisi sesungguhnya) justri menghasilkan hasil
hisab yang mirip dengan hasil ahli hisab Muhamamdiyah dan PERSIS, bahwa bulan
ketinggiannya pada saat maghrib 22 Oktober 2006 masih kurang dari 1 derajat
sehingga tidak mungkin dapat dirukyat. Perbedaan hasil hisab ini tampaknya akan
berpengaruh pada hasil rukyat, ada yang menerima kesaksian rukyat dan mungkin
ada yang menolaknya.

            Kondisi
ini mirip denga kondisi saat penentuan Idul Fitri 1418/1998. Saat itu pada
sidang itsbat kalangan ahli hisab terpecah dua dan kalangan ahli rukyat juga
terpecah dua. PP Muhammadiyah waktu itu memutuskan Idul Fitri jatuh pada 29
Januari 1998 berdasarkan kriteria wujudul hilal. Sedangkan PERSIS memutuskan
Idul Fitri jatuh pada 30 Januari 1998 berdasarkan kriteria ketinggian hilal 2
derajat. Sementara itu di kalangan ahli rukyat PB NU menolak kesaksian rukyat
di Cakung dan Bawean karena ketinggian hilal kurang dari 1 derajat sehingga
mendukung keputusan pemerintah beridul fitri 30 Januari 1998. Tetapi PW NU Jawa
Timur dan Jawa Tengah menerima kesaksian di Cakung dan Bawean tersebut sehingga
mereka beridul fitri 29 Januari 1998.

             Kondisi seperti itu akan berulang lagi tahun
depan (2007) kalau tidak ada perubahan kritria masing-masing ormas Islam.
Padahal ummat menghendaki adanya keseragaman. Mestinya kriteria itu bisa
dikajiulang, masing-masing ormas maju selangkah menuju titik temu untuk
mendapatkan kriteria yang seragam. Sebenarnya ini bagian teknis astronomis,
tidak lagi direpotkan dengan perdebatan dalil syariah. Kalau kriterianya bisa
sama, bukan hanya Muhammadiyah dan Persis yang sama-sama ahli hisab, tetapi
juga dengan NU yang ahli rukyat, keputusan Idul Fitri bisa seragam.

Upaya menuju
titik temu tersebut telah ada, hanya perlu tindak lanjut. Alhamdulillah, dalam
musyawarah para ahli hisab rukyat dari berbagai ormas Islam dan instansi
terkait pada Desember 2005 lalu telah ada langkah maju menuju titik temu
kriteria. Langkah maju yang telah tercapai adalah dirumuskannya tiga opsi
kriteria yang perlu dikaji oleh semua pihak. Bila tercapai kriteria bersama
yang disepakati, kriteria tersebut akan mengakhiri dikhotomi hisab dan rukyat
dan insya Allah menghilangkan perbedaan penentuan Idul Fitri. Kriteria hisab
rukyat tersebut harus dianggap sebagai kriteria dinamis yang terbuka untuk
dikaji ulang secara berkala berdasarkan data-data rukyatul hilal terbaru.

Opsi pertama
adalah tawaran kriteria hasil penelitian di LAPAN (kadang disebut sebagai
kriteria LAPAN). Kriteria hisab rukyat ini didasarkan pada hasil analisis
ilmiah astronomis atas data rukyat Indonesia 
yang mendekati kriteria astronomi internasional, yaitu umur hilal
minimum 8 jam dan tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan – matahari
di suatu wilayah Indonesia. Bila beda azimutnya nol (bulan tepat berada di atas
matahari saat terbenam), maka tinggi bulan minimum 8,3 derajat. Sedangkan bila
beda azimut bulan matahari 6 derajat, tinggi bulan minimumnya 2,3 derajat.
Kriteria ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan kriteria astronomi
internasional, tetapi mempunyai landasan ilmiah dan dapat diterapkan dengan
sistem hisab lama.

            Opsi
kedua adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik
kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul
Adha, bila dibandingkan dengan kriteria yang berlaku saat ini. Kriteria awal
bulan adalah posisi bulan telah berada di atas ufuk pada saat maghrib di
seluruh Indonesia. Kriteria ini paling sederhana sehingga sistem hisab lama pun
bisa menerapkannya, tetapi tidak mempunyai landasan astronomis yang kuat dan
sulit dikembangkan untuk tingkat regional dalam forum MABIMS.

            Opsi
ketiga adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada fraksi luas sabit
bulan yang bisa diamati, F(%) = luas sabit/luas bundaran bulan x 100%. Kriteria
ini merupakan salah satu kriteria astronomis yang memungkinkan terlihatnya
hilal. Kriteria awal bulan bila fraksi luas sabit bulan lebih dari 1%. Kriteria
ini mempunyai landasan astronomis yang kuat, tetapi rumit dilakukan dengan
sistem hisab lama, sehingga banyak ahli hisab yang mungkin tidak bisa
menerapkannya.

            Ketiga
opsi tersebut semestinya dikaji di masing-masing ormas Islam, mana yang dapat
diusulkan untuk menjadi kriteria bersama yang disepakati untuk menggantikan
kriteria ormas yang berbeda-beda. Pilihan masing-masing sebaiknya tidak
tunggal, tetapi ada alternatif lain di antara ketiga opsi tersebut untuk lebih
memudahkan menuju titik temu. Pilihan tersebut akan dibawa dalam pertemuan
nasional yang lebih besar untuk mencari kriteria bersama yang disepakati
sebagai kriteria hisab rukyat Indonesia. Insya Allah, dengan kriteria hisab
rukyat Indonesia yang disepakati, semua kalender Islam, termasuk taqwim standar
dan kalender yang diterbitkan masing-masing ormas Islam, dapat seragam.
Alangkah baiknya bila kemudian Kriteria Hisab Rukyat Indonesia tersebut dapat
segera diimplementasikan sehingga Idul Fitri 1428/2007 tahun depan (dengan
kondisi bulan matahari yang mirip tahun ini) tidak terjadi lagi perbedaan.

           

Peran Pemerintah

Kesan adanya
keraguan masyarakt pada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dalam
penetapan awal ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha dimungkinkan karena tidak
diketahuinya mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Mungkin masyarakat tidak
memperhatikan bahwa sesungguhnya keputusan Meteri Agama diambil melalui
mekanisme sidang itsbat (penetapan) yang dihadiri anggota Badan Hisab Rukyat,
perwakilan MUI, perwakilan ormas-ormas Islam, para pakar instansi terkait, dan
perwakilan negara-negara Islam. Semua pendapat ditampung, baik dari kalangan
ahli hisab dengan berbagai sistem maupun dari kalangan ahli rukyat. Kemudian
Menteri Agama mengambil keputusan yang paling optimal dengan persetujuan
peserta sidang. Apakah peran Pemerintah seperti itu perlu dihapuskan?

Kalau kita
menengok penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha secara
internasional, tidak ada yang ditetapkan secara perorangan. Pasti ada otoritas
yang menetapkan. Di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, penetapannya  dilakukan oleh otoritas negara, mungkin
Menteri Agama, mufti, Dewan Mahkamah Tinggi, atau raja. Hanya di negara-negara
yang Muslimnya minoritas, otoritas penetapannya diserahkan kepada organisasi
masyarakat Islam setempat. Di Indonesia otoritas negara ada, yaitu Menteri
Agama dan perangkat sidang itsbat, tetapi peran organisasi massa Islam juga
dominan. Seandainya peran pemerintah dihilangkan, kemanakah rujukan sebagian
besar ummat yang tidak ikut ormas tertentu?

Dengan
menghilangkan peran pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan
Idul Adha berarti ingin menjadikan ormas sebagai otoritas penentu. Hal itu
tidak menguntungkan karena itu berarti memaksa ummat yang bukan anggota ormas
mana pun untuk mengikuti keputusan ormas tertentu yang belum tentu
menentramkan. Potensi konflik pun lebih terbuka, karena kecenderungan
ormas-ormas mencari pendukung pendapatnya juga cukup kuat. Setidaknya akan ada
perebutan jamaah shalat ied untuk mengikut kelompoknya, baik dilakukan secara
halus melalui tabilgh atau ceramah atau secara terbuka dengan mengajak dari
rumah ke rumah.

            Saya
cenderung mendukung fatwa MUI nomor 2/2004 yang menyatakan bahwa (1) penetapan
awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode ru’yah dan
hisab oleh Pernerintah RI cq Menteri Agarna dan berlaku secara nasional, (2)
seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pernerintah RI tentang
penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, (3) dalam menetapkan awal
Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan
Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan Instansi terkait. Fatwa itu
lebih menentramkan daripada ummat diberikan kebebasan memilih di antara sekian
keputusan ormas yang mungkin 
berbeda-beda.

            Pada
fatwa itu juga ada rekomendasi agar Majelis Ularna Indonesia mengusahakan
adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan
pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormasormas Islam dan para
ahli terkait. Kalau rekomendasi itu terlaksana dengan menindaklanjuti rumusan
opsi-opsi kriteria hisab rukyat, insya Allah potensi perbedaan Idul Fitri tahun
depan tidak akan ada lagi. Baik ormas Islam maupun pemerintah akan menggunakan
kriteria yang sama, sehingga keputusannya akan seragam. Bagaimana pun
keseragaman lebih menentramkan, walau pun perbedaan membawa rahmat.

 

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 22, 2006 in Hisab-Rukyat

 

2 responses to “Penyatuan Idul Fitri

  1. Unknown

    Oktober 30, 2006 at 8:38 am

    Terimakasih Pak atas informasinya yang jernih dan wacana serta usulannya yang pasti bermanfaat bagi umat.Sependengaran saya di siaran resmi  Pak Menteri Agama yang disiarkan di TV sebelum lebaran ini salah satu butir ketetapan pada sidang itsbat tahun ini adalah yang disebut sebagai umaroh adalah pemerintah dan ulama. Sebagai orang awam saya menafsirkannya pemerintah sendiri telah sepakat membebaskan umatnya untuk memilih mengikuti ketetapan pemerintah atau ketetapan ulamanya yang mungkin berbeda dengan ketetapan pemerintah.Membaca tulisan Bapak, kalo saya tidak salah tangkap, penyeragaman varian-varian hisab dan rukyat tidak semudah menentukan rumus mana yang dipakai seperti pada perhitungan Newton, Pitagoras, Einstein, atau perhitungan-perhitungan akuntansi, dsb. Namun jauh lebih kompleks karena menyangkut perbedaan keyakinan masing-masing penganut varian-varian hisab dan rukyat tersebut. Usaha-usaha penyeragaman varian dan kriterianya bisa jadi dipandang oleh penganutnya sebagai usaha penyeragaman keyakinan. Jika demikian, mudah ditebak bahwa pada akhirnya ketetapan pemerintah lebih berdasarkan mayoritas di MUI atau di sidang itsbat, atau mayoritas pejabat terkait di departemen agama (terutama pejabat Menteri Agama) dari kalangan mana.Bisa saja penyeragaman ini berlangsung dengan tentram dan lancar asalkan kalangan non-mayoritas (termasuk minoritas) mau mengalah untuk mempergunakan juga kriteria-kriteria hisab yang sama dengan hisab yang diyakini oleh kalangan mayoritas. Sebaliknya, selama kalangan non-mayoritas tidak mau mengakui dan mempergunakan keyakinan hisab kalangan mayoritas maka hari raya tahun-tahun depan akan sama dengan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu jika ada perbedaan maka ketetapan pemerintah akan mengikuti ketetapan kalangan mayoritas.Saya berpendapat usulan Bapak untuk menyatukan dan menyeragamkan perayaan Idul Fitri ditahun-tahun mendatang  bukahlah hal yang mustahil. Apalagi jika disertai juga ikhtiar-ikhtiar berupa lobi-lobi, penataran, dsb yang berkesinambungan terutama ke ormas-ormas non-mayoritas yang lumayan besar sepert seperti PP Muhammadiyah, PERSIS dsb agar ikhlas menerima dan menggunakan kriteria yang sama yang digunakan oleh kalangan yang secara nasional merupakan golongan mayoritas. Jika masih ada pihak non-mayoritas yang belum/tidak mau menerimanya, saya rasa semua pihak wajib meneruskan warisan semangat Sumpah Pemuda: unity in diversity.

     
  2. T.

    November 21, 2006 at 11:57 am

    Terima kasih atas tanggapan yang melihat permasalahan ini secara jernih. Dalam sidang itsbat, dan juga dalam rapat-rapat Badan Hisab Rukyat (BHR), tidak ada pertimbangan mayoritas peserta, karena ada suatu keinginan bersama untuk sedapat mungkin mengakomodasi semua aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kalau pun tidak semua aspirasi terpenuhi, pada akhirnya diupayakan agar aspirasi sebagian besar masyarakat yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dalam sidang itsbat, para pejabat Depag secara umum hanya sebagai pengamat. Tanggapan lebih banyak berasal dari wakil-wakil ormas Islam yang menyuarakan aspirasi ummatnya, para ulama (terutama dari MUI) yang menyuarakan pertimbangan syariat, dan anggota Badan Hisab Rukyat yang menyuarakan kajian ilmiah dan kesepakatan yang telah ada.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: